Kebenaran Dibalik Tambang Nikel di Raja Ampat yang Disorot banyak Menteri-Aktivitas tambang nikel di kepulauan Raja Ampat memicu polemik. Banyak pihak aktivitas menganggap penambangan bakal memicu krisis lingkungan di kawasan konservasi yang kerap di juluki sebagai surga terakhir dari timur tersebut.
Dalam catatan Bisnis, salah satu perusahaan yang memiliki izin penambangan di wilayah tersebut adalah PT CAG Nikel.
Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (Modi) yang di kutip kamis 5-6-2025, PT GAG Nikel memiliki luas pertambangan sebesar 13.136 hektare.
Perusahaan itu memiliki izin tambang yang teregister. Yang artinya mulai berlaku pada 30-11-2017 sampai dengaan 30-11-2047. Artinya penerbitan IUP PT Gag NIkel itu terjadi saat Ignasius Jonan menjadi menteri ESDM.
Masih mengacu pada data dari kementrian ESDM itu, PT Gag Nikel memiliki dua pemilik saham. Mayoritas saham itu di miliki oleh perusahaan asing atau Australia, yaitu asia pacitif nickel Pty. LTD sebanyak 75%.
Sementara itu, sisa saham atau sebanyak 25% milik PT Gag Nikel itu dimiliki oleh perusahaan lokal yakni PT Aneka Tambang (Persero) TBK.
Perusahaan yang bermakas di Tanjung Barat, jakarta itu tercatat telah melakukan pergantian direksi sebanyak lima kali.
Kini, PT Gag Nikel memiliki tiga komisaris yaitu Saptono Adji, Ahmad Fahrur Rozi, Lana Saria. Kemudian, Presiden Komisaris di jabat oleh Hermansyah.
Adaupun, perusahaan nikel itu juga memiliki pejabat setingkat direktur sebanyak dua orang, di antaranya Arya Arditya Kurni, dan Aji Priyo Anggoro.
Pernyataan PT GAG Nikel
Pelaksana Tugas (PLT) Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya menjelaskan bahwa pihaknya menerima keputusan menteri engeri dan sumber daya mineral, Bapak Bahlil lahadalia, untuk mengehentikan sementara kegiatan operasional penambangan bijih Nikel perseroan.
Meski demikian, Arya memastikan bahwa operasional penambangan yang dilakukan pihaknya telah sesuai standar. Selain itu, dia juga memastikan PT Gag Nikel memiliki seluruh dokumen dan izin operasional.
Gag Nikel telah memiliki seluruh perizinan operasi dan menjalankan operasional keberlanjutan sesuai dengan prinsip Good Mining Practices. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang di perlukan dalam proses konfirmasi ke pihak Kementrian ESDM.
Hentikan Tambang Nikel
Kementerian Lingkungan hidup/badan pengendalian lingkungan hidup, menindak tegas dengan menyegel daan menghentikan sementara kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja ampat provinsi papua barat daya.
Hal itu di lakukan usai pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di Raja ampat dari tanggal 26 mei hingga 31 mei 2025 di temukan sejumlah pelanggaran.
Menteri Lingkungan hidup hanif faisol Nurofiq mengatakan langkah tersebut di ambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungaan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting.
Lakukan Evaluasi
KLH akan melakukan evaluasi Persetujuan lingkungaan atas adanya kegiatan pertambangan di Pulau GAG yang memiliki luas 6.500 hektare yang tergolong pulaau kecil yang bertentangan dengan pasal 23 ayat 35 huruf k Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014.
Hanif menuturkan saat ini tengah mengevaluasi persetujuan lingkungan yang di miliki PT ASP dan PT GN. Jika terbukti bertentangan dengan kententuan hukum yang berlaku, maka izin lingkungan mereka akan di cabut. Prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.